Pemprov Riau Diharap Segera Menyusun Kurikulum Muatan Lokal Budaya Melayu Riau (BMR)


Pemprov Riau Diharap Segera Benahi Kurikulum Muatan Lokal Budaya Melayu Riau (BMR)

Dunia perbukuan memang sangat dinamis dan membuat pusing semua pihak, baik pemerintah, guru, siswa maupun industri penerbit buku pelajaran. Tidak hanya di Provinsi Riau, di Provinsi lain juga tidak kalah seru. Karena serunya Pemerintah Pusat dalam hal ini Kemendiknas, mengambil langkah dramatis yakni memberlakukan kurikulum tunggal berupa kurikulum kurikulum K13. Untuk saat ini buku pelajaran yang beredar di seluruh wilayah Republik Indonesia harus disusun berdasarkan kurikulum K13.

Bahkan Pemerintah mewajibkan sekolah wajib membeli buku K13 milik Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan dimana buku tersebut harga eceran tertinggi sudah ditentukan. Kalau penerbit buku ingin menerbitkan buku pelajaran sebagai pendamping harus mengacu ke kurikulum K13. Buku milik Pemerintah sebagaimana disebut di atas juga disebut buku teks utama.

Bagaimana soal kurikulum muatan lokal di Provinsi Riau? Apa itu buku muatan lokal?


Istilah buku muatan lokal bisa dibaca diperaturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.81.A tahun 2013 tentang Implementasi kurikulum. Jika mengacu ke Permendikbud No.81A tahun 2013 di atas maka untuk melaksanakan penggunaan Buku Muatan Lokal, sarana dan prasarana harus dipenuhi Pemprov Riau. Sampai saat ini, Pemprov Riau belum bisa memenuhi sebagai mana amanat Permendikbud di atas. Oleh karena itu, sebaiknya Pemprov segera mengambil langkah kongkrit sebelum masalah perbukuan khususnya Buku Muatan Lokal Riau sulit diatasi.

Adapun sarana dan prasarana yang harus segera dibenahi adalah :

  • 1. Perda tentang Kurikulum Muatan Lokal
  • 2. Pergub / Perwako / Perbup tentang Buku Muatan Lokal
  • 3. Kurikulum Muatan Lokal
  • 4. Tenaga Pendidik yang mengajar Buku Muatan Lokal
  • 5. Buku Muatan Lokal yang lolos penilaian yang dilakukan oeh Instansi yang berwenang, dalam hal ini Dinas dan LAM Riau
  • 6. Mekanisme pengadaan Buku Muatan Lokal
  • 7. Perangkat lain guna terlaksananya proses belajar mengajar buku Mulok yang merata dan tidak diskriminatif.


Istilah Buku Muatan Lokal juga dapat dibaca di UU No. 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan pada Pasal 39 huruf b. yang berbunyi “Pemerintah Daerah Provinsi bertanggung jawab : menyusun dan menjamin tersedianya buku teks pendamping yang berisi Muatan Lokal yang bermutu.”

Untuk menyusun buku teks utama, teks pendamping, maupun buku non teks atau pun buku muatan lokal yang bermutu sebaiknya pelaku perbukuan harus mengacu ke Permendikbud No. 8 Tahun 2016 tentang buku yang digunakan oleh Satuan Pendidikan.

Kembali ke pertanyaan, bagaimana untuk mendapatkan buku pendamping yang berisi Muatan Lokal yang bermutu?


Caranya Pemerintah Daerah seyogyanya harus segera melakukan penilaian buku teks pendamping yang berisi Muatan Lokal atau Buku Muatan Lokal Riau. Dalam hal ini yang melaksanakan penilaian Dinas Pendidikan Provinsi atau Kabupaten dan Kota yang ada di Provinsi Riau.

Tentunya penilaian buku teks pendamping yang bermuatan lokal Provinsi Riau harus dilakukan dengan profesional dan transparan agar dihasilkan buku yang berkualitas baik fisik buku maupun materi bukunya.

Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten Kota sebagai lembaga resmi dan sebagai perpanjangan tangan Kementrian  Pendidikan Nasional harus mengambil tanggung jawab ini. Jangan sampai ada lembaga lain yang mengambil alih tugas dan fungsi Kemendiknas ini.

Umumkan ke publik  bahwa Dinas Pendidikan Provinsi Riau atau Dinas Kabupaten / Kota menerima pendaftaran penilaian Buku Muatan Lokal Budaya Melayu Riau misalnya, dengan ketentuan ;

  • a. Buku disusun berdasarkan kurikulum Muatan Lokal BMR Provinsi Riau untuk tingkat SMA/SMK/MA. Untuk SMP/MTS dan SD/MI berdasarkan kurikulum yang disusun Kabupaten/Kota jika sudah ada.
Jika Kabupaten/Kota belum berhasil merumuskan kurikulum dan silabus sendiri, bisa mengikuti kurikulum yang disusun oleh Kabupaten/Kota terdekat. Kalau Kabupaten/Kota terdekat belum juga menyusun kurikulum dan silabus BMR, bisa menggunakan kurikulum yang disusun oleh Provinsi. Hal ini sesuai dengan Permendikbud No. 81A tahun 2013 tentang Implementasi Kurikulum yang berbunyi ;

“Satuan pendidikan yang mampu mengembangkan standar kompetensi dan kompetensi dasar beserta silabusnya dapat melaksanakan mata pelajaran muatan lokal. Apabila satuan pendidikan belum mampu mengembangkan standar kompetensi dan kompetensi dasar beserta silabusnya, maka satuan pendidikan dapat melaksanakan muatan lokal berdasarkan kegiatan-kegiatan yang direncanakan oleh satuan pendidikan, atau dapat meminta bantuan kepada satuan pendidikan terdekat yang masih dalam satu daerahnya. Beberapa satuan pendidikan dalam satu daerah yang belum mampu mengembangkannya dapat meminta bnatuan tim pengembang kurikulum daerah atau meminta bantuan dari Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) di Provinsinya.”
  • b. Instrument penilaian Buku Budaya Melayu Riau dapat diakses melalui situs internet …… (apa nama situs yang dapat diakses milik Dikbud Provinsi / Kabupaten / Kota)
  • c. Penilaian mengacu pada Peraturan Gubernur No. 45 Tahun 2018 (misalnya, atau peraturan lain sesuai peraturan berlaku)

Jika kegiatan ini sudah dilakukan tentunya sebagai pengguna (user), sekolah tidak kebingungan buku yang harus dipakai buku seperti apa?


Dan perlu di ingat Pemerintah Daerah tidak boleh hanya menilai kurang dari tiga penerbit buku atau kurang dari tiga judul buku, hal ini untuk menghindari pelanggaran terhadap Undang-undang persaingan usaha. Dinas Pendidikan Provinsi atau Kabupaten Kota dilarang menunjuk satu penerbit agar dipergunakan bukunya oleh sekolah, melainkan sekolah diberi kebebasan untuk memilih buku hasil penilaian Pemerintah sesuai kebutuhan sekolah yang bersangkutan.

Para pakar pendidikan sependapat bahwa guru saat mengajar / mendidik harus berdasarkan kurikulum yang sudah disepakati atau yang sah menurut Pemerintah, dalam hal ini Kemendiknas, Dinas Pendidikan Provinsi dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, bukan lembaga lain. Jadi mengajar / mendidik tidak boleh hanya berdasarkan buku saja. Buku hanyalah salah satu sumber bahan ajar dalam proses belajar mengajar, masih banyak sumber bahan ajar lain yang harus dipergunakan, misalnya kejadian nyata pada alam, media elektronik, perjalanan para tokoh buku-buku referensi, dan lain-lain. Sangat sempit jika guru dalam mengajar hanya menggunakan satu sumber bahan ajar  berupa satu judul buku saja. Oleh karena itu, seorang guru dalam mengajar harus kaya sumber / bahan ajar jika ingin wawasannya luas dan muridnya pintar.

Beberapa hari lalu terdengar kabar ada TOT tentang Budaya Melayu Riau yang diselenggarakan oleh salah satu Perguruan Tinggi di Riau, dimana dalam pelaksanaannya panitia mengundang peserta dari Kabupaten/Kota. Setiap Kabupaten dianjurkan untuk mengirimkan empat orang guru. Empat orang guru ini diharapkan akan bisa menjadi Trainer untuk guru-guru di Kabupaten masing-masing dimana Trainer tersebut berasal. Hasil TOT, para peserta dibekali kurikulum Muatan Lokal Budaya Melayu Riau yang disusun oleh Dinas Pendidikan Provinsi Riau tahun 2019.

Dari hasil pengamatan yang dilakukan Bapak Drs. Khalis Binsar, MM, Bapak Drs. Firdaus, Bapak Mustajab Hadi dan guru-guru Budaya Melayu Riau yang selama ini mengajar buku Budaya Melayu Riau tingkat Sekolah Dasar ada yang janggal di dalam kurikulum ini. Kejanggalannya adalah;

  1. Foto copy dokumen kurikulum yang diterima peserta TOT, tidak ada tanda tangan dan cap instansi terkait yang menandakan bahwa kurikulum tersebut telah disahkan oleh Pemerintah dalam hal ini Dinas Pendidikan Provinsi, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, dan atau Lembaga lain yang berwenang.
  2. Menurut pengakuan salah satu pejabat Dinas Pendidikan Provinsi Riau bahwa penyelenggaraa TOT itu tanpa sepengetahuan Dinas Pendidikan Provinsi Riau, dan foto copy kurikulum yang beredar atau yang diterima peserta TOT bukanlah produk Dinas Pendidikan Provinsi Riau atau produk Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.
  3. Dalam pengantar Lembaga Adat Melayu Riau meskipun belum atau tidak ditanda tangani pejabat berwenang terdapat kalimat mencurigakan. 


Kalimat itu berbunyi “Penyusunan dan Pengembnagan Muatan Lokal ini dilakukan dengan melibatkan satuan pendidikan SD, SMP, dan SMA, yang tergabung dalam Tim 8 dan sudah dilakukan dengan diskusi terpumpun di Universitas Lancang Kuning pada 2 November 2018 dan sudah direview oleh Puskurbuk pada 7 Februari 2019 dengan melibatkan narasumber, serta pihak lain yang terkait. Pengembangan Muatan Lokal oleh daerah dilalkukan oleh Tim Pengembang Kurikulum Provinsi, Tim Pengembang Kurikulum Kabupaten/Kota, tim pengembang Kurikulum di satuan pendidikan dan dapat melibatkan narasumber serta pihak lain yang terkait dan dilaksanakan secara bertahap.”

Apa yang menyebabkan masyarakat curiga dari kalimat tersebut?



  • a. Kecurigaan masyarakat adalah siapakah yang dimaksud tim 8 dan atau bagaimana legal standing tim 8 tersebut?
  • b. Ada beberapa masyarakat yang belumpaham kata terpumpun. Apakah kata terpumpun itu merupakan kata serapan baru Bahasa Indonesia atau kata apa? Apa kata yang salah ketik? Karena kata terpumpun jarang dikenal masyarakat. Adanya kata itu menyebabkan masyarakat sulit memahami maksud kalimat yang ada unsur kata tersebut.
  • c. Review telah dilakukan oleh Puskurbuk pada 7 Februari 2019. Itu atas nama pribadi atau lembaga Puskurbuk?
  • d. Tim pengembang Kurikulum Provinsi, Tim Pengembang Kurikulum Kabupaten/Kota selama ini tidak ada pertemuan dan rapat-rapat resmi yang dilakukan Dinas Pendidikan Provinsi Riau dalam penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Budaya Melayu Riau, bahkan beberapa hari lalu ada kegiatan TOT yang dilakukan salah satu Perguruan Tinggi di Riau Dinas Pendidikan Provinsi Riau tidak dilibatkan. Ungkap Bapak Drs. Khalis Binsar, MM. 


Senada juga dengan Bapak Khalis, Drs. Firdaus selaku mantan kasi Kurikulum di Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru juga mengatakan bahwa selama ini Disdikpora Kota Pekanbaru memang belum pernah secara resmi melakukan pembahasan perihal Kurikulum Budaya Melayu Riau ini.

Tidak ketinggalan guru-guru Budaya Melayu Riau tingkat Sekolah Dasar yang ada di Kota Pekanbaru juga menjelaskan bahwa dirinya dan teman lain tidak ada di undang atau diajak menyusun Kurikulum Budaya Melayu Riau.

Mereka mempertanyakan bagaimana ada suatu lembaga di luar Dinas Pendidikan melakukan TOT tidak melibatkan Dinas resmi yang mempunyai kewenangan di bidang Penyusunan Kurikulum Budaya Melayu Riau,

“Mengapa guru-guru Budaya Melayu Riau tidak diikut sertakan? Anehkan?” Kata salah satu pengurus guru-guru Budaya Melayu Riau.

Mereview kurikulum bukanlah perkara mudah, sebab kurikulum adalah dokumen penting dimana penyusunannya harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat, sehingga pereview tidak boleh juga sembarangan apalagi mereview hanya satu hari dan seorang diri, mustahil akan mendapatkan hasil yang memadai.

Jika Puskurbuk secara kelembagaan mereview kurikulum Muatan Lokal Budaya Melayu Riau, kenapa tidak ada informasi dan koordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota? Kan urusan Kurikulum adalah kewenangan Kemendiknas, Dinas Pendidikan Provinsi dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. Sangat aneh dan ganjil ini ada kegiatan mereview kurikulum Muatan Lokal Provinsi Riau Dinas terkait tidak dilibatkan. Ada apa?

Perihal peserta TOT yang akan menjadi trainer di Kabupaten masing-masing, ada pertanyaan “siapa yang membiayai? Legalkah kegiatan ini?” Sebab kurikulum yang digunakan untuk panduan training keabsahannya belum ada.

Menurut informasi seluruh Kabupaten/Kota belum ada yang menganggarkan TOT Budaya Melayu Riau, terus siapa yang akan menyelenggarakan? Darimana biaya penyelenggaraannya? Jangan sampai keruwetan disekolah yang saat ini cukup banyak ditambah lagi hal-hal lain yang sebenarnya tidak perlu terjadi.

Kembali ke persoalan awal, tentang kurikulum BMR. Sudahkah Pemerintah memenuhi sarana dan prasana yang diperlukan guna terlaksananya proses belajar mengajar BMR? Kalau belum, kapan itu dipenuhi?

Pelajaran BMR merupakan langkah kongkrit untuk menuju visi Riau tahun 2020, dimana Provinsi Riau sebagai Pusat Kegiatan Ekonomi dan Budaya Melayu di Asia Tenggara. Tinggal setahun lagi Tuan-tuan kapan lagi?

Riau sebagai Pusat Kegiatan Ekonomi dan Budaya tentunya pada tahun 2019 seharusnya sudah kelihatan tanda-tandanya. Rakyat sebagai penerima janji dari tuan-tuan pemilik kekuasaan, tentunya bertanya “mana janji manismu tentang visi misi Riau 2020?” Tidak terasakah bahwa, waktu telah tiba tahun 2020?

Pemerintah harus bertanggung jawab nasib para guru Budaya Melayu Riau yang ada di setiap Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Riau. Mereka telah mengabdi kepada bangsa Indonesia dan Provinsi Riau pada khusunya. Mereka telah berjuang agar Budaya Melayu Riau dapat dikenal di seluruh Asia Tenggara dan menjadi tuan rumah sendiri di Provinsi Riau.

Bukankah Pemerintah telah melihat dan menyaksikan sendiri daerah-daerah seperti Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Provinsi Bali dan lain-lain berhasil mengembangkan Budaya mereka menjadi sumber Pemasukan APBD mereka. Provinsi dan Kabupaten/Kota tersebut setiap tahun menganggarkan ke dalam APBD nya. Mereka terus memajukan kebudayaan mereka melalui sekolah-sekolah dari Paud sampai Perguruan Tinggi. Dan hasilnya kita semua mengetahui bahwa sector pariwisata di beberapa Provinsi, Kabupaten/Kota menjadi sumber pendapatan di APBD mereka.

Kita semua berharap pelajaran Budaya Melayu Riau adalah salah satu cara agar Provinsi Riau dan Kabupaten/Kota dapat mengembangkan potensi menjadi salah satu andalan APBD ke depan.

Mereka bisa menjadikan Bahasa Jawa (Jawa Timur dan Jawa Tengah), Bahasa Sunda (Jawa Barat),  dan Bahasa Inggris (Provinsi Bali) menjadi pelajaran Muatan Lokal wajib, kenapa Provinsi Riau tidak bisa menjadikan Budaya Melayu Riau menjadi pelajaran Muatan Lokal wajib yang berdiri sendiri di Provinsi Riau ini?

Demikian sekilas harapan penulis kepada pejabat berwenang, agar kegaduhan soal pemakaian buku Muatan Lokal Budaya Melayu Riau (Mulok BMR) dan kegelisahan para pendidik yang mengajarkan pelajaran BMR mendapatkan pencerahan dan kepastian hukum serta nasib yang pasti atas profesi yang ia jalankan sebagai pengajar pelajaran Budaya Melayu Riau di Kabupaten/Kota Pekanbaru Provinsi Riau.


Penulis: Drs. Firdaus, (Mantan Kasi Kurikulum Disdikpora Kota Pekanbaru)

0 Response to "Pemprov Riau Diharap Segera Menyusun Kurikulum Muatan Lokal Budaya Melayu Riau (BMR)"

Posting Komentar

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel